My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Pelanggaran HAM Pertambangan Pesisir

21 Maret
06:46 2009

Sebuah Catatan Konggres Pejuang HAM 17-20 Maret 2009

Oleh: Em. Lukman Hakim (JATAM)

Konggres Pejuang HAM bertajuk “Merebut Ruang Politik Pemajuan HAM” digelar sejak 17-20 Maret 2009, di Wisma Makara Universitas Indonesia. Pertemuan itu begitu semarak, seramai aksesoris dari sejumlah kasus pelanggaran HAM yang ditata sedemikian rupa oleh panitia yang disebut “Lorong Perjuangan” atau “Ruang Memorialisasi”.

Kaos, stiker, logo, sejumlah album dan berbagai kliping Koran beragam kasus, hingga selongsong peluru yang dimasukkan dalam kotak kaca empat persegi panjang, berjajar sepanjang lorong, menuju gedung pertemuan konggres. Deretan aksosoris dan lukisan yang mencerminkan pelanggaran HAM itu, tidak saja mengesankan estekika bernilai seni tinggi, tetapi memancar karakter ‘kuat’ yang seolah ingin menggumamkan makna, “inilah para korban pelanggaran HAM” (Selasa, 18/3/2009).  Ruang atau lorong itu merupakan deretan fakta untuk mengenalkan dan mengingatkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dinegeri ini tak kunjung terselesaikan.

Tambang & Penghancuran Pesisir

Para pejuang HAM, yang bahkan menjadi korban sesuatu yang sejak lama diperjuangkan, bisa jadi jumlahnya akan terus bertambah. Setidaknya ungkapan, amarah, hingga umpatan peserta di ruang konggres, menyiratkan situasi pelik ini.

Salah seorang peserta dari Bengkulu, Andi Wijaya (45) menceritakan sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan pengerukan Pasir Besi, PT Famiatardio Nagara. Menurut Andi, dilihat dari izin Amdal yang dikantonginya, perusahaan tambang ini hanya boleh melakukan proses penambangan di Blok I. Namun dalam praktiknya, perusahaan justru melakukan pengerukan hingga blok 2 dan 3, dengan kedalaman keruk 4 m sepanjang 3 Km kawasan pesisir pantai Panago Baru.

Akibatnya lokasi pantai yang dahulunya rimbun dengan hutan bakau yang merupakan kawasan Cagar Alam Pasar Talo, nyaris ludes. Sepanjang garis pantai dalam tiga tahun terakhir terancam abrasi akut. Angin besar kerap menerpa pemukiman penduduk yang hanya berjarak 50 m dari bibir pantai. Mayoritas masyarakat yang semula menggantungkan hidupnya dari hasil laut kini terpaksa harus gigit jari.

Bahkan perempuan tangguh yang sebelumnya memiliki tradisi mencari kerang di bibir pantai, kini tak lagi dapat menjalankan aktivitasnya. Kerang-kerang laut yang gemar beranak pinak di pasir pantai, sejak kehadiran perusahaan tambang tak kelihatan lagi batang hidungnya, akibat rusaknya fungsi fisiologis sekitar.

Andi menambahkan, masyarakat yang tinggal disekitar operasi pengerukan pasir besi itu, sejak tahun 2006, mulai merasakan perubahan rasa air tanah yang mendadak keasin-asinan. Jika proses penambangan ini terus dijalankan, dalam jangka panjang dipastikan akan menghancurkan kehidupan 2500 jiwa yang tinggal di 3 desa beserta generasi mendatangnya. Situasi rumit ini, memaksa warga untuk melakukan demonstrasi hingga tiga kali. Itupun, walau dengan jumlah ribuan warga melakukan aksi, namun pemerintah tak pernah menanggapi.

“Kami sudah sering melakukan aksi. Bahkan demonstrasi terakhir yang kami lakukan, malah ditanggapi sinis oleh Bupati. Dia bilang, walaupun rakyat menangis darah. Pertambangan tidak akan pernah dihentikan” ungkapnya.

Kegetiran serupa juga dialami warga yang tinggal disekitar pertambangan pasir di Medan. Menurut salah seorang peserta konggres, sejak datangnya salah satu perusahaan tambang pasir besi awal 2008, kehidupan warga di 6 desa mulai terganggu. Getting-getting (Gunungan tanah, red) menyerupai bukit di sekitar pantai, dikeruk habis sepanjang 2 hektar. Jika izin Amdal yang dikeluarkan Bapedalda setempat pada 8 Agusutus 2008 merekomendasikan pengerukan pasir sedalam 1 m, praktiknya justru merambah hingga 10 m. Apalagi perusahaan pasir besi itu membuang limbah pertambangan ke laut.

Akibatnya warga sekitar yang saban hari menggantungkan hidupnya dari hasil laut dikepung dari berbagai penjuru. Sepanjang bibir pantai hingga 12 mil ke tengah, para nelayan—khususnya perempuan yang saben hari mencari kerang, terganggu limbah perusahaan. Sementara ditengah laut para nelayan kerap dikalahkan praktik kapal-kapal Pukat Harimau yang beroperasi sejak 1999 dan dibekingi Marinir. “Sudah 15 kali kami melakukan aksi. Dan hingga kini tak ada hasilnya. Karenanya, kami sudah tidak percaya pada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kami hanya percaya pada lokomotif. Mending kami bakar saja perusahaan itu” tegasnya dengan nafas terengah-engah.

Kisah nelayan korban pelanggaran HAM bukan khas dua daerah tadi, sejumlah kasus serupa merata dihampir seluruh pesisir di Indonesia. PT Indocement yang melakukan pembuangan limbah batu dipantai Kota Baru, Kalimantan Selatan (Kalsel) sanggup menggusur aktivitas nelayan sekitar. Ironisnya menurut salah satu warga yang hadir pada Konggres itu, hingga satu tahun masa operasi perusahaan, tak pernah mengakui kerusakan pesisir yang ditimbulkannya. Akibat limbah batuan itu menyebabkan pendangkalan perairan. Perahu-perahu nelayan bahkan tak lagi bisa merapat.

Tak beda dengan warga yang lain, tiap kali melakukan aksi tak ada respon dari pemerintah setempat. DPRD Kota Baru, secara kelembagaan bahkan menyarankan warga untuk melawan perusahaan sendiri, karena pemerintah daerah sudah tidak sanggup lagi melawannya. Sikap pembiaran yang dilakukan DPRD memicu aksi blokade 1500 perahu nelayan yang digelar selama 8 hari, sebelum pada akhirnya dibubarkan paksa oleh marinir yang dilengkapi dengan senjata lengkap, seperti mau perang saja, kenangnya.

Alih-alih menciutkan nyali nelayan, intimidasi itu justru memicu aksi lebih besar lagi pada tiga bulan kemudian. Sekitar 2000 masa mengepung kantor Bupati Kota Baru, menuntut PT. Indocement mengembalikan kondisi pesisir seperti semula, dengan cara mengangkat tumpukan limbah batuan.

Melalui beragam cara perusahaan melakukan moderasi soliditas warga. Pemda Kota Baru menawarkan bantuan 300 juta bagi warga, sementara perusahaan menawarkan ganti rugi ratusan juta rupiah. Namun rakyat tetap pada komitmennya, menuntut limbah batuan itu diangkat dari perairan.

Peristiwa ini mengisyaratkan, betapa masyarakat sekitar lebih memahami dan peduli pada kawasan pesisir, dibanding pemerintah Indonesia yang dua bulan mendatang bakal menjadi tuan rumah konferensi Kelautan Dunia di Manado, Sulawesi Utara, pada 11-15 Mei 2009.(*)

Tags
Share

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.