My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Malaysia Bebaskan “Duty Bond”

28 Juli
01:22 2008
Malaysia Bebaskan “Duty Bond”

Rahmat Nasution – indosmarin.com

Darwin – Berbeda dengan Indonesia yang menerapkan duty bond, Malaysia justru tidak melakukan hal serupa. Hal ini dirasakan David Woodhouse menjadi “kendala” yang sepatutnya tak perlu terjadi, pada kapal-kapal peserta SI 2008.

Wakil “Sail Malaysia”, Sazli Kamal Basha, yang hadir dalam acara “flag off” SI 2008 di Darwin mengatakan, pemerintah Malaysia tidak menerapkan “duty bond” apapun kepada kapal-kapal pesiar peserta SI yang mengunjungi Johor Baru-Pangkur-Penang-dan Langkawi setelah mereka keluar dari Batam.

“Tak ada `duty bond` (kewajiban uang jaminan) apapun. Kita buat orang senang untuk melawat ke Malaysia,” katanya.

Tanggal masuk dan keluar kapal-kapal peserta SI yang biasanya menghabiskan waktu dua minggu di setiap pelabuhan Malaysia yang mereka kunjungi itu telah sangat jelas bagi otoritas di negaranya sehingga selama ini kedua pihak sama-sama senang, katanya.

Persoalan aturan bea cukai RI yang dipandang David Woodhouse sebagai kendala bagi semakin menariknya kegiatan “Sail Indonesia” ini telah pun pernah diungkap pejabat di Konsulat RI Darwin tahun lalu setelah muncul pertanyaan dari nakhoda kapal pesiar asing yang ingin berlayar ke Indonesia.

Dalam satu penjelasan kepada ANTARA Agustus 2007, Teguh Wiweko, diplomat RI yang pernah menjadi sekretaris I di Konsulat RI Darwin, mengatakan, beberapa pemilik kapal pesiar sempat menanyakan masalah peraturan baru ini karena menurut mereka implementasinya belum sepenuhnya dapat dimengerti dan simpang siur.

Sebenarnya, sesuai dengan peraturan baru Bea Cukai RI yang menganggap kapal pesiar sebagai barang impor yang harus diekspor kembali itu, uang yang wajib disetorkan para pemilik “yacht” itu adalah uang deposit yang akan dikembalikan ketika mereka mau meninggalkan perairan Indonesia, katanya.

Namun, yang membingungkan para petualang dengan kapal-kapal pesiar itu adalah pelaksanaan peraturan itu oleh para petugas di berbagai daerah karena jika mereka berlayar dari Darwin ke Kupang dengan tujuan Singapura via Batam misalnya, apakah mereka dapat mengambil uangnya di Batam atau harus di Kupang.

Jika Malaysia dan Thailand sudah tidak lagi memberlakukan peraturan “clearance approval” (izin) bagi para pemilik “yacht” asing yang ingin melintasi perairannya, maka Indonesia justru masih memberlakukan hal itu dan ditambah lagi dengan peraturan baru Bea Cukai RI tentang uang deposit tersebut, katanya.

“Dari orang-orang yang menanyakan masalah peraturan baru beacukai ini, tertangkap jelas bahwa mereka bingung karena bagaimana kalau mereka masuk Indonesia lewat Kupang dan keluar Indonesia lewat Batam dalam pelayaran mereka ke Singapura. Apakah uang jaminan yang dibayarkan itu akan dibayarkan dan oleh siapa?” kata Teguh Wiweko.

Menghadapi orang-orang yang bertanya ini, dia saat itu menjelaskan bahwa pembayaran uang jaminan tersebut sudah merupakan regulasi yang sah namun pihaknya memiliki keterbatasan dalam memberikan penjelasan yang lebih dari itu.

Animo para pelayar Australia dan negara-negara lain untuk mengunjungi Indonesia baik secara perorangan maupun berkelompok tetap tinggi disamping mereka yang mengikuti SI dan Lomba Layar Darwin-Ambon.

Berdasarkan pengamatannya, pada Agustus-September, ada pula rombongan kapal yang mengikuti reli “Blue Water” (keliling dunia) yang menjadikan Indonesia dan Australia sebagai titik singgah.

Dari pengalaman selama ini, para petualang yang berlayar secara individual yang jumlahnya bisa mencapai 10 hingga 25 kapal antara Mei dan September setiap tahunnya itu yang biasanya berhadapan dengan peraturan tentang pembayaran uang jaminan ini, katanya. “Mungkin kebijakan ini sudah tepat tapi implementasinya memicu munculnya pertanyaan-pertanyaan dari mereka,” katanya (Ant.)

Tags
Share

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *