My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Kriminalisasi Warga Pulau Pari, KSPP Imbau Adijanto Patuhi Panggilan Hakim

 Breaking News
22 Juli
00:53 2018

Jakarta – Koalisi Selamatkan Pulau Pari mengimbau Pintarso Adijanto untuk hadir dalam sidang kriminalisasi Pulau Pari pada Senin (23/7) pekan depan sebagai Saksi Pelapor untuk memperjelas kriminalisasi yang menimpa Sulaiman bin Hanafi alias Katur, Ketua RW di Pulau Pari.

Sebelumnya dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 12 Juli 2018 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memerintahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk menghadirkan Pintarso Adijanto secara paksa dengan menggunakan alat kekuasaan negara.

Pintarso Adijanto adalah orang yang melaporkan Sulaiman ke Kepolisian Resor Kepulauan Seribu pada Juni 2017. Ia mengaku memiliki tanah di RW 04 Pulau Pari melalui sertifikat yang muncul secara tiba-tiba pada 2015. Atas laporan Pintarso, polisi kemudian melakukan penyidikan hingga saat ini Sulaiman terpaksa harus menjadi pesakitan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Padahal, secara nyata tanah tersebut sudah lama dimiliki dan ditempati secara efektif oleh orang lain tanpa ada yang menentang sama sekali. Sulaiman kemudian hanya melakukan pengurusan sehari-hari atas tanah tersebut.

Pintarso Adijanto sudah 2 (dua) kali mangkir dalam pemeriksaan sidang pengadilan dengan alasan yang berbeda-beda. Panggilan pertama, Pintarso Adijanto sengaja tidak hadir dengan alasan tidak perlu melalui pengacara, panggilan kedua Pintarso sengaja tidak hadir dengan alasan pergi ke Luar negeri (RRC) tanpa bukti yang jelas. Atas tindakan mangkir tersebut, Majelis Hakim memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan Pintarso Adijanto secara paksa pada persidangan selanjutnya. Adalah hal yang sangat ganjil apabila seseorang “mengaku dirugikan” dan melapor ke polisi malah tidak hadir ketika laporannya disidangkan di pengadilan.

Pintaro Adijanto harus hadir pada persidangan karena yang pertama-tama harus didengar keterangannya dalam persidangan pidana Sulaiman adalah dirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterangan Pintarso Adijanto yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menghukum Sulaiman karena keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, bukan dalam BAP di atas kertas.

Kehadiran Pintarso di pengadilan sangat krusial untuk mengklarifikasi beberapa hal penting, seperti klaim kepemilikan tanah Pintarso yang justru dimentahkan oleh temuan Ombudsman. Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman telah menyatakan 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari yang dijadikan dasar penyusunan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) cacat hukum karena penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Lebih dari itu, ternyata 90 persen tanah di Pulau Pari sudah diklaim oleh Pintarso Adijanto maupun PT. Bumi Pari Asri. Seluruh sertifikat muncul tanpa adanya pengukuran tanah sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kehadiran Pintarso Adijanto sangat diperlukan untuk semakin menguatkan fakta bahwa kasus ini adalah kriminalisasi.

Koalisi Selamatkan Pulau Pari mendesak kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk dapat mendudukkan Pintarso Adijanto di kursi saksi dalam persidangan dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Sulaiman untuk membebaskan Sulaiman dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaaan seperti semula. (KSPP / Gentry Amalo)

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *