My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Ubah Diplomasi Perdagangan Karbon dalam MOD

14 Mei
09:00 2009
Ubah Diplomasi Perdagangan Karbon dalam MOD

aliansi-manado4Oleh: Aliansi Manado*

Isu memperdagangkan karbon yang bersumber dari lautan, sudah didengungkan sejak tahun lalu, dan makin gencar menjelang WOC-CTI di Menado 11 – 15 Mei 2009. Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan mengklaim laut dan pantai Indonesia mampu menyerap karbon 66,9 juta ton per tahun dan karbondioksida (CO2) 245,6 juta per tahun (Kompas, 11/4).

Dengan gagasan ini, Pemerintah meyakini WOC-CTI akan menghasilkan keuntungan dari Negara-negara penghasil emisi atas jasa serapan lautnya terhadap karbon. Gagasan ini bagai jauh panggang dari api.

Masih menjadi kontroversi dan akan diputuskan hasilnya pada 2014, apakah laut sebagai penyerap karbon atau pelepas karbon? Kalangan ilmuwan kelautan dunia masih berdebat soal ini. Setidaknya sampai kini pendapat ilmuwan terpolarisasi  atas tiga kelompok.

Pertama, kelompok ilmuwan “teoritis” yang mengacu teori pertukaran karbon di alam. Mereka meyakini lautan reservoir raksasa penyerap karbon, di dalamnya hidup fitoplakton yang berfotosintesis sehingga menyerap karbondioksida dari atmosfir.

Kedua, kelompok ilmuwan yang belum bisa memastikan apakah lautan dan sumberdayanya sebagai penyerap atau pelepas karbon. Tapi mereka menemukan karakter berbeda di beberapa samudera. Penelitian tekanan parsial CO2 di pantai barat Sumatera, perairan selatan memasuki Selat Lombok, dan Selat Makasar sampai Laut Sulawesi, menemukan perairan tersebut berperan sebagai sumber karbon ketimbang penyerap karbon (Koropitan, 2008).

Ketiga, kelompok ilmuwan “ortodoks” yang meyakini teori pertukaran karbon  di alam dan percaya dapat merekayasa lautan agar mampu menyerap karbon melalui eksperimen.

Merujuk pelbagai penelitian mustahil menerapkan Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) ala Protokol Kyoto di laut untuk mengatasi perubahan iklim. Kegagalan REDD di darat.

Lebih konyol lagi, bila pemerintah Indonesia mengagendakan perbincangan “perdagangan karbon” dari  laut di WOC Manado. Alasannya,

pertama, pelbagai penelitian di lautan yang ingin mengetahui bahwa lautan sebagai carbon sink masih bersifat kontroversial.

Kedua, penelitian lautan tropis menunjukkan perairannya condong sebagai sumber pelepas karbon carbon sources ketimbang carbon sink (baca Koropitan). Amat berbeda dengan perairan lautan yang berlokasi di daerah di lintang tinggi yang disinyalir sebagai penyerap karbon, walaupun masih juga membingungkan ilmuwan.

Ketiga, hasil penelitian terumbu karang belum terbukti sebagai penyerap karbon. Amat berbahaya bagi Indonesia, mengingat pemerintah telah mendeklarasikan Coral Triangle Inisiative (CTI) sebagai kawasan konservasi laut.  Sebab hal ini akan berujung pada penggusuran dan pencabutan hak-hak nelayan tradisional mengakses sumberdayanya.

Keempat, Adanya kolaborasi jahat antara pengambil kebijakan, kalangan intelektual/akademisi pragmatis-oportunis dari perguruan tinggi dan multinasional corporation, lembaga keuangan internasional serta lembaga konservasi internasional. Mereka harus segera menghentikan inisiatif dan perbincangan terkait ”perdagangan carbon” (carbon trade) dari lautan.

Kelima, Indonesia harusnya memastikan dulu, apakah perairannya berperan  sebagai carbon sink atau carbon sources. Jika, terbukti sebagai carbon sources, Indonesia justru menjebak dirinya dalam skenario negara industri maju penghasil emisi karbon, yang kemudian mengharuskan membayar  emisi karbon bersumber dari lautnya.

Pemerintah harus segera menghentikan promosi sesat bahwa karbon di lautan Indonesia adalah penyerap karbon. Mencuatnya isu perdagangan karbon melalui lautan termasuk terumbu karang, membuat Indonesia mentargetkan perluasan total kawasan konservasi 10 juta hektar tahun 2010 dan 20 juta hektar tahun 2020.

Indonesia harus merubah diplomasi murahan dalam forum WOC-CTI  untuk mendapatkan “dana receh” berupa utang luar negeri, maupun hibah  yang bersyarat dari negara industri penghasil emisi karbon, dengan “dalih” menyelamatkan bumi dari perubahan iklim global.

Harusnya pemerintah Indonesia, yang telah mengalokasikan 44 milyar dana APBN dan APBD Sulut, segera memimpin forum WOC-CTI guna melindungi negara kelautan dengan mengurus krisis laut dan dampak perubahan iklim. Tak ada cara paling jitu menghadapi dampak perubahan iklim, selain menuntut negara-negara industri memangkas emisi karbonnya hingga 40 persen pada tahun 2020, dari angka di tahun 1990.

*Aliansi Manado merupakan Aliansi organisasi nelayan  dan masyarakat sipil lokal, nasional dan internasional yang bertujuan memberi informasi aktual seputar masalah-masalah nelayan dan kelautan, pentingnya kelestarian ekosistem laut serta solidaritas dan hak-hak nelayan.

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS