My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Cepat Dituntut 4 Tahun

19 Februari
01:45 2010
Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Cepat Dituntut 4 Tahun

Biak – HK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan perahu cepat untuk Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Supiori, Papua, pada Kamis (19/2) sore, dituntut pidana empat tahun penjara serta denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dalam amar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Wahyudi mengatakan bahwa terdakwa HK secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pasal 2 UU No 31 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP.

Jaksa Eko mengakui, tuntutan lain terdakwa HK juga diharuskan membayar uang penganti sebesar Rp3 juta subsider tiga bulan kurungan serta membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

“Salinan tuntutan perkara korupsi atas nama terdakwa HK diserahkan kepada majelis hakim, kuasa hukum serta terdakwa,” ungkap Jaksa Eko.

Terdakwa HK hadir di persidangan didampingi kuasa hukum Turan Tengko mengatakan bahwa kliennya akan memberikan pledoi menanggapi tuntutan JPU.

Sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan kapal cepat atau “Speedboat” itu berlangsung di Pengadilan Negeri Biak dipimpin Ketua Majelis Hakim Willem Rompies.

Sementara itu, sidang kasus korupsi serupa yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Supiori Ir DR terpaksa ditunda karena Jaksa Penuntut Umum Eko Wahyudi dkk belum siap dengan materi tuntutannya.(Ant)

Tags
Share

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS