My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Tak Ada Alasan Pemerintah Pertahankan RJ Lino

 Breaking News
07 Juli
20:32 2015
Tak Ada Alasan Pemerintah Pertahankan RJ Lino

Jakarta – Anggota Pansus Pelindo II DPR RI, Danil Johan, menegaskan bahwa tak ada alasan Pemerintah mempertahankan RJ Lino sebagai Direktur Utama PT Pelindo II. Temuan sementara Pansus menunjukkan Lino terbukti gagal menjaga pelabuhan sebagai aset nasional dan lebih tunduk ke asing.

Yang dimaksud Danil adalah pengelolaan Terminal Peti Kemas Jakarta (Jakarta International Container Terminal/JICT). JICT dikelola Hutchinson Port Holding (HPH), sebuah perusahaan asal Hong Kong, sejak 1999 dan seharusnya kontrak habis pada 2019. Namun oleh Lino, kontrak diperpanjang sejak 2014 lalu dan tanpa persetujuan Pemerintah seperti disyaratkan undang-undang.

“Lino seharusnya memperjuangkan agar pelabuhan itu dikelola anak bangsa. Toh itu pekerjaan yang pasti bisa kita kerjakan, enggak susah. Tapi dia (Lino) justru bangga kalau JICT itu diserahkan ke asing,” kata Danil, Sabtu (7/11).

“Apalagi kalau dia berargumen lebih untung diserahkan ke HPH. Maka lebih baik diganti saja,” tegas Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Oleh pihak Lino, penyerahan JICT ke HPH itu memang menguntungkan perusahaan secara finansial karena sudah ada kepastian fee dibayar di muka dari HPH. Ada juga sejumlah pengeluaran yang batal dikeluarkan PT.Pelindo II bila JICT tetap diserahkan kepada HPH.

Tapi bagi Daniel, alasan-alasan keuangan itu tak berarti bila dihadapkan dengan prinsip kemandirian anak bangsa yang seharusnya didorong dan dibela setiap dirut BUMN.

“Untuk apa dioperasionalkan asing. Harus diingat, pelabuhan itu pintu gerbang Indonesia. Pelindo tak ngapa-ngapain saja, pelabuhan pasti untung,” ujarnya.

Pansus Pelindo II DPR lalu mencoba menelusuri siapa saja pihak yang membuat Lino tunduk. Setelah ditelusuri, ketahuan bahwa ada Li Ka Shing, pengusaha asal Hongkong, yang berteman dengan Rothschild, pengusaha besar berbasis di Eropa, AS, dan Asia, ada dibaliknya.

Li Ka Shing, kata Danil, adalah pemilik HPH. Sementara perusahaan grup Rothschild terlibat sebagai penasehat keuangan independen yang disewa oleh Pelindo II.

“Kok kita ujung-ujungnya masa tunduk dengan Li Ka Shing? Ngapain Indonesia dibuat tunduk dengan asing? Jadi, sebenarnya siapa bos Lino? Bukan Pemerintah. Tapi adalah Li Ka Shing,” kata Danil.

Li Ka Shing adalah salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan terakhir diprediksi sekitar USD 31,9 miliar atau setara Rp430 triliun. Sementara keluarga Rothschild sudah lama dikenal sebagai salah satu keluarga keturunan Yahudi yang ‘mengatur’ dunia melalui industri keuangan.

Kata Danil, salah satu misi Pansus Pelindo II adalah memberi sinyal kepada dunia bahwa Indonesia sudah tak mau lagi hanya menjadi sapi perahan, dan harus menjadi pihak yang paling diuntungkan dari setiap pengelolaan investasi asing. Maka itu, Pelindo II juga harus dijadikan pionir untuk niatan itu.

Atas hal itu pula Danil menilai RJ Lino sudah tak layak memimpin Pelindo II atas berbagai kegagalannya. Selain menyerahkan aset penting seperti JICT kepada asing, Lino juga memiliki sejumlah kegagalan dalam memimpin manajemen perusahaan itu.

Misalnya, kata Danil, adanya masalah ketenagakerjaan dan kisruh manahemen. Lalu belum selesainya Terminal peti kemas baru di Kalibaru yang berdasarkan Perpres seharusnya selesai di tahun ini. “Lalu manajemen gali lobang tutup lubang. Pinjam uang untuk menutup utang. Begitu terus,” kata Danil.(BeritaSatu.com)

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS