My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Status Sampah Laut Indonesia

 Breaking News
20 Januari
04:47 2017
Status Sampah Laut Indonesia

Oleh: Noir Primadona Purba*

Perkembangan tentang isu sampah laut memasuki babak baru. Pemerintah Indonesia terkejut sejak penelitian Jenna Jambeck, peneliti dari Universitas Georgia, Amerika merilis hasil penelitiannya di jurnal Science. Pertama bahwa Indonesia merupakan negara kedua terbesar penyumbang sampah sebesar 3.2 juta ton. Kita hanya kalah dari negara Tiongkok di peringkat pertama. Kedua bahwa dari 192 negara pesisir (termasuk Indonesia), setidaknya sudah membuang sampah ke laut sebesar 12.7 juta ton. Dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dari India, negara tersebut masih jauh dibawah Indonesia dalam menyumbang sampah ke laut. Ketiga adalah prediksi kenaikan jumlah sampah yang masuk ke laut akan berlangsung secara eksponensial jika infrastruktur di darat tidak diperbaiki.

Sejak tahun 1820 ketika dimulainya revolusi industri di Eropa, produksi plastik naik secara signifikan. Bahayanya, kesadaran pemerintah baru hadir sekitar 150 tahun setelahnya. Walaupun masih bersifat umum, Konvensi Ocean Dumping Act yang diikuti oleh MARPOL tahun 1973 dan OSPAR pada tahun 1974 lahir untuk mengatasi permasalahan ini. Pada tahun 1987, konsep secara internasional dalam bentuk dokumen rencana strategis dikeluarkan. Kemudian, secara khusus pada tahun 2006 Amerika melalui NOAA membentuk program khusus untuk mengatasi sampah laut. Selanjutnya berturut-turut pada tahun 2011 melalui UNEP global challenge dan tahun 2012 konferensi RIO +20 yang secara tegas menyatakan bahwa sampah laut akan berdampak pada kesehatan biodiversitas kehidupan laut. Terakhir adalah UN meeting pada bulan Juni 2016 di New York yang dihadiri oleh pemerintah Indonesia.

Sejak tahun 1970, setidaknya hanya sekitar 200 penelitian di dunia yang fokus pada sampah laut. Kajian dari Universitas Plymouth mencatat sampai tahun 2011 setidaknya hanya sekitar 50 penelitian di dunia. Artinya, perkembangan kajian sampah laut meningkat signifikan sejak UNEP report. Di Indonesia sendiri, penelitian ini belum menjadi daya tarik sehingga setidaknya dapat dihitung dengan jari.

Jika melihat konstelasi Indonesia sebagai negara kepulauan dan berada pada jalur arus dunia, sampah di laut akan berasal dari dua sumber yakni aktivitas manusia yang membuang langsung ke laut atau dibawa oleh sungai, dan yang kedua adalah sampah dari negara lain dibawa oleh arus dunia dan terjebak di perairan Indonesia. Poin yang kedua menjadi strategis karena hal ini merupakan transborder issue. Dengan sistem arus terbuka, kita juga setidaknya sebagai penyumbang sampah ke Samudera Hindia via Arus Lintas Indonesia dan Arus Khatulistiwa Selatan. Arus-arus ini membawa sampah dan materinya melewati berbagai provinsi di Indonesia terutama di wilayah timur.

Permasalahan sampah di Indonesia
Sampah di laut Indonesia diakibatkan oleh beberapa faktor. Secara jelas, bahwa faktor pertama adalah konstelasi sebaran penduduk yang sebagian besar berada pada tepian badan air seperti sungai dan laut. Hal ini juga diperparah dengan paradigma masyarakat, “laut masih bisa dianggap dapat mengelola sampah”. Kemudian, alih teknologi yang belum mumpuni. Industri masing menganggap bahwa plastik adalah bahan yang murah, mudah dibuat, dan tahan lama. Perubahan proses produksi dianggap tidak akan mampu mengembalikan modal dalam jangka pendek. Terakhir adalah adanya kebijakan dan aturan yang tumpang tindih.

Jika dilihat dari sirkulasi arus di perairan Indonesia, jumlah sungai, dan sebaran penduduk, maka laut Jawa dapat dikatakan sebagai lumbung sampah, walaupun kajian ini masih bersifat parsial. Arus laut Jawa yang disebut sebagai “giant river” mengindikasikan bahwa perairan ini hanya mengalir dari timur ke barat dan sebaliknya. Di sebagian lokasi bahkan tidak mempunyai hulu dan hilir. Kemudian, adalah wilayah selat Malaka dengan padatnya jalur pelayaran dan perbatasan dengan negara lain. Wilayah lain yang penting untuk dikaji adalah selat Makassar bagian bawah yang berdekatan dengan Masalembo hingga Bali dan NTT. Di wilayah ini terdapat pusaran air yang bergerak dan terjebak akibat basin kepulauan.

Jika secara global, permasalahan sampah saat ini lebih fokus pada sampah plastik, maka permasalahan di Indonesia sedikit berbeda. Dari hasil penelitian KOMITMEN Research Group sejak tahun 2011, beberapa pesisir yang pernah dikaji di kepulauan Biawak, Pangandaraan, Handeleum, P. Panjang ditemukan bahwa sampah stereofoam adalah yang terbanyak, diikuti dengan plastik (botol).

Proporsi Keterlibatan Indonesia
Permasalahan sampah ini sangat kompleks karena melibatkan budaya, kebijakan, tata kelola, dan masuknya politik luar negeri. Jika melihat pada konteks global, Indonesia harusnya dapat terlibat secara aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah. Hal ini menjadi kewajiban Indonesia dalam tataran global dalam mendukung tatanan laut dan sejalan dengan visi kebijakan kelautan Indonesia dan program Nawacita yang diprakarsai oleh Joko Widodo.

Permasalahan sampah telah lama dilakukan oleh berbagai sektor/lembaga, namun dari hasil penelusuran ditemukan banyaknya tantangan terkait pendanaan, keterlibatan masyarakat, dan sistem teknologi. Ketiga ini menjadi isu strategis yang dibahas dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Sampah Plastik di Laut. Momentum ini setidaknya membuka mata dunia bahwa Indonesia bergerak sporadis untuk mengelola sampah di laut. Bahwa Indonesia dapat menjadi leader dalam penyehatan perairan, melalui local act action.

Hal yang pertama harus disyukuri adalah bahwa masyarakat mulai sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Kemudian, bahwa sebagian daerah mulai membuat konsep bagaimana mengelola sampah dengan benar. Dan terakhir adalah mulai hilangnya ego-sektoral dalam pengelolaan sampah. Persepsi ini jelas menggambarkan bagaimana setiap elemen mulai bekerja, namun yang penting lagi adalah bagaimana mengatur dan mengevaluasi program tersebut. Terakhir, bahwa peran serta masyarakat atau kesadaran yang lebih ditingkatkan merupakan hal yang utama dari tiga isu strategis tersebut. Tidak ada gunanya meningkatkan teknologi atau melakukan koordinasi apabila kesadaran tersebut tidak nyata terlihat.

Riset
Dengan jumlah paper tentang sampah laut, Indonesia tidak dapat berbuat banyak dalam merumuskan kebijakan dan aturan. Riset dalam jangka panjang sangat diperlukan karena karakteristik perairan, budaya, dan teknologi di Indonesia yang spesifik. Kompleksnya sistem arus di Indonesia, tata ruang, budaya, dan kebijakan merupakan hal yang penting untuk diriset. Jika hal ini tidak dilakukan, maka mustahil Indonesia dapat menurunkan sampah di lautan. Walaupun kita tidak bisa menghilangkan sampah di laut, tetapi setidaknya kebijakan dan aturan yang dibuat sudah berbasis ilmiah.

***

*Penulis adalah pengajar Ilmu Kelautan di Department of Marine Science, FPIK-UNPAD Kampus Jatinangor

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *