My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Sri Sultan HB X Buka Lokakarya Penataan Kelautan

13 Mei
19:00 2008

Sultan HB X: Semboyan nenek moyangku  seorang pelaut  akan berhenti  di sebuah nyanyi sunyi  tanpa arti  yang hanya menina bobok-kan  generasi baru kita, bila kita sendiri  tidak memiliki keberanian  dan  kemampuan  mengeksploitasi laut.

Yogyakarta – Pernyataan keaneka ragaman khasanah sumberdaya kelautan sudah sering kita dengar, namun potensi laut yang besar hanya akan menjadi pengantar tidur anak-anak seperti halnya lagu nenek moyangku seorang pelaut akan berhenti di sebuah nyanyi sunyi  tanpa arti yang hanya menina bobok-kan generasi baru kita, bila kita sendiri  tidak memiliki keberanian  dan kemampuan untuk mengeksploitasi laut.

Demikian di sampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya pada lokakarya yang mengambil tema “Mengawal Pembangunan Armada Nelayan dari Kawasan Sentra Pengembangan Perikanan (KSSP) Sadeng dengan Keterpaduan Sistem dan Keserempakan Gerak” yang diselenggarakan Dinas Perikanan Provinsi DIY bekerjasama dengan Jalaguna Samudra (Senin,12/5) di gedung Radyo Suyoso, Bapeda, Kepatihan,Yogyakarta.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan untuk menjadi maritim sejati dimana daerah-daerah otonom menjadi pilar penyangganya perlu dilakukan langkah-langkah strategis diantaranya:

  1. Membangun wawasan maritim yang terkubur pada masa VOC dan rezim lama. Hal ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum nasional diklat aparatur maupun sosialisasi melalui multimedia.
  2. Membangun kedaulatan nyata di laut diantaranya dengan membangun sistem pertahanan, keamanan, pengawasan daerah laut beserta penegakan-nya.
  3. Membangun industri maritim antara lain dengan industri pariwisata bahari, industri perikanan dan industri pelayaran. Sebagai perbandingan di Chili dan Peru, industri maritim mampu berkontribusi  sekitar 30%  terhadap perekonomian nasional, sedangkan di Indonesia  hanya sekitar 2% pertahun.
  4. Menciptakan  sistem tata ruang  maritim terpadu  antara daerah pesisir, laut,  dan pulau-pulau  untuk menghasilkan sinergi  dan keserasian antar  daerah atau kawasan, antar sektor  antar strata sosial  yang berwawasan lingkungan. Penataan kawasan laut tersebut dapat dilakukan dengan pemberlakuan sistem dan prosedur pengelolaan kawasan serta pembangunan infrastruktur
  5. Membangun sistem hukum maritim dengan menciptakan Ocean policy yang lengkap mulai undang-undang pokok sampai yang bersifat operasional. Selain itu juga diperlukan sistem peradilan atau mahkamah maritim yang berwibawa.

Menurut Kepala Dinas Perikanan Provinsi DIY Ir.Titik Sugiharto Msi., lokakarya ini diselenggarakan dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengawal transformasi dari masyarakat agraris menuju masyarakat maritim.

Disamping itu juga untuk dapat menghasilkan keserempakan bersama antar stakeholders untuk membangun masyarakat kelautan yang lestari dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan dan kualitas hidup. Filosofi yang kita kembangkan adalah hidup dari laut dan hidup dengan laut.

Lokakarya sehari tersebut diikuti 100 orang peserta yang terdiri dari aparat pemerintah di  jajaran institusi Pemerintah Provinsi DIY, kabupaten, kecamatan  maupun desa yang berbatasan dengan wilayah laut, kalangan perguruan tinggi, institusi perbankan, pemerhati sistem ketahanan nasional berbasis kelautan, koperasi dan kelompok nelayan serta para pengusaha dana investor di bidang perikanan dan kelautan.

Bertindak selaku pembicara dalam lokakarya tersebut selain Gubernur DIY adalah Ketua Badan Kontak Purnawirawan Angkatan Laut (BKPAL) Rayon Yogyakarta Kol.Marinir (Purn) H.Suwalino dengan materi “Nelayan Sebagai Subyek Pembangunan Kelautan di Provinsi DIY”.

Lebih lanjut Gubernur DIY menyatakan bahwa di era otonomi ini Pemerintah Daerah berperan besar dalam menentukan kebijakan pembangunan yang merefleksikan kapasitas sumberdaya laut yang dimiliki.

Besarnya APBD dan APBN harus seimbang dengan keluaran yang dihasilkan. Dalam arti bila dari hasil produksi ikan laut memberikan sumbangan sekitar 72% dan produksi ikan di darat yang hanya 28 %, maka  besarnya anggaran harus seimbang dengan pengeluaran tersebut.

Oleh karena itu lanjut Gubernur DIY potensi laut yang besar hanya akan menjadi pengantar tidur anak-anak bila pemerintah tidak melakukan reposisi kebijakan pembangunannya, antara lain dengan menjadikan kelautan dan perikanan sebagai sektor tersendiri terlepas dari sektor pertanian.

Penempatan sektor ini terlihat sederhana, namun tekan sangat penting karena mempengaruhi pengalokasian anggaran. Pertama, meningkatkan penerimaan anggaran yang memungkinkan lebih banyak lagi tindakan–tindakan pembangunan yang dapat dilakukan. Kedua, memperkuat akses nelayan terhadap modal dan teknologi secara bertahap sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk mendiri dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap stakeholders yang lain. Ketiga, menetapkan teritorial yang menekankan penggunaan hak untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dalam suatu wilayah tertentu dalam batas yuridiksi yang jelas.

Gubernur DIY juga mengingatkan, hanya dengan cinta kerja dan cinta laut para nelayan akan berkembang maju. Oleh sebab itu Sultan menekankan agar jangan sampai hanya krido lumahing asto, menjadi nelayan yang hidupnya cuma menunggu uluran dana. Untuk itu diharapkan nelayan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kerangka kipas nusantara kita. Dengan demikian dapat mempercepat transisi dari source based economic ke knowledge based yang juga akan berdampak pada akselerasi pertumbuhan ekonomi regional DIY(*)

Sumber: Bidang Humas BID Prov. DIY.

Tags
Share
Subscribe via RSS