My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Revisi UU Pemerintahan Daerah Harus Prioritaskan Sektor Kelautan

17 Oktober
10:44 2013

Denpasar -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berharap revisi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah menempatkan sektor kelautan sebagai salah satu sektor prioritas.

Mengingat selama ini sektor kelautan hanya ditempatkan sebagai sektor pilihan dan kurang mendapat prioritas dari pemerintah daerah.Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Anang Noegroho menyampaikan sebagai negara maritim dan kepulauan sangat aneh jika sektor kelautan tidak mendapatkan perhatian.

Dengan tidak dijadikannya sector kelautan menjadi sektor prioritas juga telah menyebabkan alokasi pendanaan bagi pengelolaan kelautan juga sangat kecil.

“Bagi kami sebagai insan KKP memprihatinkan sekali, urusannya urusan pilihan, jadi disitu yang disebut urusan wajib adalah pendidikan, kesehatan, namun kan harus ada kesadaran geografis kita tinggal perlu juga, kenapa di taruh di urusan pilihan? Bisa gak kelautan ini menjadi urusan wajib” papar Anang Noegroho, Kamis (17/10).

Anang Noegroho menambahkan kurangnya perhatian terhadap sektor kelautan juga menyebabkan kesejahteraan nelayan kurang mendapatkan perhatian. Padahal 65 persen dari total 467 kabupaten/kota yang ada di Indonesia berada di daerah pesisir.

Pada 2010 populasi penduduk Indonesia mencapai lebih dari 237 juta orang dan tercatat lebih dari 80% hidup di kawasan pesisir.(Mul)

Tags
Share

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *