My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Pengelolaan Lingkungan Pesisir Indonesia Dalam 1 Abad Kebangkitan Nasional

12 Mei
19:12 2008

Oleh: drh. I Made Iwan Dewatama, M.Si.*

Apakah kita yakin ada hubungan antara pengelolaan pesisir dengan kebangkitan nasional? Kalau dilihat ke belakang, semangat Kebangkitan Nasional berdengung pertama kali 20 Mei 1908. Disaat muncul kesadaran untuk menyatukan karakter dan kekuatan daerah-daerah dalam satu bingkai perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, yang kemudian secara nasional diperingati sebagai hari kebangkitan.

Semangat yang mendorong kebangkitan tersebut sangatlah sederhana, bahwa musuh kita terlalu kuat untuk ditaklukkan secara sendiri-sendiri. Ada keinginan untuk bersatu tanpa melihat dan mempertanyakan peran masing-masing, apalagi keinginan untuk mendominasi.

Seperti layaknya proses alami, disaat terjadi pembagian peran untuk sebuah tujuan bersama, maka akan terjadi keseimbangan yang dinamis dimana tidak ada peran yang didominasi komunitas tertentu dalam rentang waktu yang lama. Namun kenyataan berkata lain, disaat musuh bersama yang menyatukan kekuatan sudah mampu dienyahkan, ada dinamika yang mengarah pada dominasi kelompok, sehingga kelompok lain mati-matian memperjuangkan eksistensinya. “Pertarungan” inilah yang menjadi dominan hingga sekarang pasca 62 tahun kemerdekaan dan reformasi, telah menghapus “warna” sejarah tanpa motif sama sekali.

Apakah Benar Kebangkitan Nasional Telah Berumur Satu Abad?

Kebangkitan dicirikan sebuah perubahan yang gradual tanpa keharusan untuk berubah secara signifikan. Hanyalah sebuah pemahaman akan pentingnya persatuan, kesatuan dan koordinasi yang mensyaratkan terjadinya perubahan, seperti halnya seseorang yang berkehendak untuk bangkit dari tidurnya. Dia harus berhenti dari mimpi, perlahan membuka mata, mengkoordinasikan semua otot untuk bergerak dan mampu menahan beban gravitasi bumi untuk benar-benar bangkit.

Ketika pemahaman tersebut sama sekali tidak ada, boro-boro berharap ada kesatuan, yang ada hanyalah kehancuran. “bangunan” bangsa yang hanya tegak beberapa saat telah rapuh dimakan usia, seiring dengan hancurnya sumber daya alam yang menjadi salah satu pilar penyokong bangunan tersebut.

Di saat-saat kritis, masih ada harapan untuk membangun kembali sumber daya pesisir yang lama ditinggalkan, melalui kelahiran Departemen Eksplorasi Laut dan Pesisir tahun 1999, untuk menopang bangunan rapuh yang mau runtuh.

Namun, tidak banyak yang bisa diraih selain kesadaran bahwa sumber daya pesisir Indonesia begitu besarnya, hingga mampu memberi nafkah ratusan ribu orang awak kapal asing yang mengambil ikan tanpa ijin di perairan Indonesia.

Pendekatan berbasis masyarakat yang didengung-dengungkan, tidak cukup kuat untuk mendorong koordinasi para pihak terkait, sehingga yang terjadi hanyalah proyek untuk membangun kembali kesadaran untuk berkoordinasi lewat tema kelautan dan pesisir, dimana sumber dayanya masih cukup besar dan jutaan masyarakat pesisir kian terjerumus dalam jurang kemiskinan.

Hanyalah orang bodoh yang melihat proyek ini tidak penting dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Namun juga, hanyalah orang bodoh yang sibuk menghabiskan dana milyaran rupiah hanya untuk membangun yang namanya koordinasi lintas sektoral. Sektor kelautan kita, dalam koridor rentang waktu di dalam masa kebangkitan bangsa mengalami hal yang hampir sama dengan sektor strategis lainnya seperti kehutanan dan pertambangan, SALAH URUS!!!.

Manfaat dari sumber daya alam strategis tersebut hanya dinikmati segelintir manusia yang mempunyai modal cukup untuk mengeksploitasinya. Keanekaragaman hayati yang ada semakin tergerus dan masyarakat semakin banyak yang jatuh miskin. Sudah menjadi tipikal masyarakat Indonesia yang (resource based ) sangat erat berhubungan dan tergantung dengan sumber daya alam yang tersedia, sehingga di saat terjadi degradasi sumber daya alam maka di saat yang sama juga terjadi peningkatan angka kemiskinan.

Namun selalu masih ada harapan, karena bukan tidak mungkin justru disaat-saat kritis pemahaman akan pentingnya melindungi sumber daya alam terbangun. Pada saat terdesak muncul kesadaran untuk bertahan, seperti halnya yang terjadi di Desa Sumberkima, sebuah desa di kawasan Bali Barat.

Desa ini dulunya bagi desa tetangga sangat terkenal sebagai desa perusak, karena banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai pengebom ikan dan tukang potas alias nelayan yang menggunakan potasium sebagai sarana untuk menangkap ikan. Tidak hanya kawasan terumbu karang di Desa Sumberkima yang hancur dibuatnya, juga menyisakan jejak kehancuran dari ujung barat Bali di wilayah perairan Taman Nasional Bali Barat hingga ke wilayah Lovina dan Singaraja bagian timur. Hingga pernah hampir terjadi bentrok antara nelayan Sumberkima dengan masyarakat penjaga pantai (pecalang laut) di Desa Pemuteran.

Saat ini sebagian besar nelayan yang dulu menggantungkan hidupnya dari kegiatan perikanan yang merusak telah beralih profesi menjadi petani rumput laut. Menanam rumput laut menjadi primadona karena beberapa hal: Pertama, nelayan takut ditangkap petugas maupun masyarakat lain karena melakukan pengeboman dan penggunaan potas dengan hasil yang tidak begitu besar (jumlah ikan hias sudah sangat sedikit). Kedua, budidaya rumput laut mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dari anak-anak hingga ibu-ibu nelayan, seperti untuk tahapan mengikat bibit rumput laut di tali hingga tahapan mengolah rumput laut menjadi makanan olahan. Ketiga, hasil dari budidaya rumput laut cukup menguntungkan karena daya serap pasar terus meningkat walaupun jumlah petani juga terus meningkat. Keempat, dengan budidaya rumput laut maka memberi kesempatan untuk pertumbuhan terumbu karang sehingga ikan-ikan makin bertambah banyak.

Dari kejadian di Desa Sumberkima tersebut dapat ditarik pelajaran bahwa masyarakat tidak akan pernah bisa dipinggirkan dari kegiatan konservasi alam, sehingga sepanjang hubungan masyarakat dengan alamnya dijaga dengan baik maka peluang keberhasilan sebuah program konservasi kelautan akan menjadi lebih besar. Tinggal kemudian bagaimana pola pemanfaatan yang berkelanjutan tersebut dibangun dengan melibatkan sektor swasta dan pemerintah.

Sebuah komoditi akan menjadi unggulan bila telah dikemas secara profesional dengan mengedepankan tiga faktor yaitu kualitas, kuantitas dan kontinuitas, dimana sektor swastalah yang sangat menguasai ilmunya. Pihak pemerintah tinggal membuat regulasi yang mengamankan mekanisme yang telah dibangun.

PERMASALAHANNYA, DALAM 100 TAHUN KEBANGKITAN BANGSA, PIHAK SWASTA DAN PEMERINTAH TIDAK PERNAH TAHU APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT.

Sehingga dalam jangka waktu tertentu nantinya, kesadaran-kesadaran yang telah terbangun di masyarakat dan dituangkan dalam aktivitas-aktivitas ramah lingkungan, bukan tidak mungkin akan hancur dan masyarakat kembali menggunakan cara-cara yang merusak sebagai protes atas minimnya perhatian pemerintah yang telah dimandatkan dalam undang-undang.(*)

*penulis adalah aktivis dan pemerhati lingkungan

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS