My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Pemerintah Perpanjang Larangan Udang Impor Diperpanjang Enam Bulan Lagi

27 Juni
19:54 2008
Pemerintah Perpanjang Larangan Udang Impor Diperpanjang Enam Bulan Lagi

udang vannameiNalasrestha-indosmarin.com

Jakarta – Pemerintah hari ini mengeluarkan perpanjangan larangan atas udang impor jenis Vannamei beku, segar, maupun dalam bentuk olahan selama enam bulan kedepan. Larangan ini merupakan perpanjangan dari Peraturan Bersama (PB) Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan, 29 Desember 2007 yang juga melarang impor udang Vannamei.

Peraturan Bersama tahun 2008 dikeluarkan setelah dilakukan pembahasan secara intensif yang melibatkan Departemen Perdagangan, Shrimp Club Indonesia (SCI) mewakili produsen udang, Asosiasi Pengusaha Cold Storage (APCI) mewakili industri pengolahan udang, Direktorat Jenderal Bea Cukai-Departemen Keuangan, dan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Dalam pembahasan ini berbagai kepentingan dipertimbangkan dengan seksama, baik kepentingan nasional berupa kepentingan usaha budidaya dan kebutuhan industri pengolahan maupun ketentuan perdagangan internasional.

Diharapkan dengan adanya larangan impor udang Vannamei selama 6 bulan kedepan, dapat memberi kesempatan yang lebih baik bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha tambak dalam penanganan penyakit udang yang di dalam negeri juga masih belum tuntas. Perkembangan penyakit akan terus dipantau termasuk melalui organisasi regional dan internasional.

Sementara untuk udang jenis lain yang tidak dilarang impornya, akan dilakukan pengawasan lebih ketat terutama di pelabuhan masuk, agar memenuhi standar mutu produk yang aman dikonsumsi dinyatakan dengan sertifikat kesehatan (health certificate). Selain itu, produk juga harus dilengkapi dengan surat keterangan asal (country of origin certificate/COO atau SKA). Sesuai dengan ketentuan penelusuran (traceability) dalam perdagangan produk perikanan yang diterapkan makin luas untuk memasuki pasar USA dan EU misalnya, pada saat produk ex-impor akan di ekspor ulang ke negara lain, maka harus dilengkapi dengan COO yang benar, yakni COO negara ex eksportir awal (bukan Indonesia).

Diimbau agar instansi dinas yang menangani di propinsi dan para pelaku usaha atau eksportir Indonesia lebih berhati-hati dalam pengurusan SKA/COO ini. Penerbitan SKA yang tidak benar dapat berakibat fatal bagi kegiatan ekspor produk perikanan nasional. Diharapkan semua instansi terkait berkoordinasi dan bersinergi antara Departemen Kelautan dan Perikanan (khususnya Pusat Karantina Ikan dan Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan Propinsi) dengan Departemen Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai termasuk instansi terkait di daerah serta asosiasi usaha akan lebih ditingkatkan dalam pengawasan di lapangan sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih baik.

Untuk diketahui, impor hasil perikanan tahun 2007 US$ 142, 7 juta atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2006 sebesar US$ 165, 7 juta. Sedangkan volume impor adalah sebesar 145.227 ton tahun 2007 atau mengalami penurunan dari 184.240 ton pada tahun 2006. Khusus udang beku/segar/olahan sekitar 5% dari total impor tahun 2007(*)

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS