My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Pemerintah Diminta Dukung Penuh Asas “Cabotage”

01 April
17:24 2009
Pemerintah Diminta Dukung Penuh Asas “Cabotage”

Jakarta – Pemerintah diminta memberikan dukungan penuh terhadap penerapan asas “cabotage” mulai 1 Januari 2011. Hal ini penting untuk dilakukan agar muatan angkutan dalam negeri yang ditentukan, telah mampu diangkut armada pelayaran berbendera Indonesia dan dimiliki bangsa Indonesia.

“Pemerintah diharapkan memberikan komitmen untuk mendukung penuh dalam berbagai sektor terhadap angkutan komoditas tertentu khususnya minyak dan terkait `offshore` atau aktifitas lepas pantai,” ujar Ketua Pokja Infrastruktur Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) Fakultas Teknik UI, Ully Rada Putra di Jakarta, Rabu (1/4).

Menurut Ully, “Cabotage” berarti prinsip yang memberi hak untuk beroperasi secara komersial di dalam suatu negara hanya kepada perusahaan angkutan dari negara itu sendiri secara eksklusif.

Ully juga menjelaskan bahwa setelah empat tahun diterbitkannya Inpres 5/2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional serta satu tahun disahkannya UU 17/2008 tentang Pengimplementasian asas “cabotage” sesuai “roadmap” yang telah ditetapkan yakni selambat-lambatnya 1 Januari 2001, penerapannya masih mengalami berbagai hambatan.

Kepada Antara, Ully mengatakan, agar jumlah kapal mencukupi, Iluni FTUI merekomendasikan agar pengadaan kapal seharusnya diberikan perlakuan khusus dan tidak dianggap sebagai barang impor sehingga tidak perlu proses pengisian formulir impor barang dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sementara, Koordinator Jurusan Teknik Perkapalan Fakultas Teknik UI, Sunaryo, menjelaskan, perlunya dibentuk arsitektur industri kemaritiman Indonesia termasuk industri galangan kapal, kepelabuhanan dan sumberdaya manusia.

“Perlu usaha usaha akselerasi pemenuhan kekurangan SDM yang memenuhi persyaratan nasional dan internasional,” ujar Sunaryo.

Untuk memastikan pelaksanaan “cabotage” secara konsisten, Iluni FTUI akan memprakarsai pembentukan tim kecil yang terdiri dari instansi pemerintah terkait, pelaku usaha industri dan akademisi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi peningkatan kepada semua komponen terkait.(Ant)

Tags
Share

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS