My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Pakar: Indonesia Wajib Buktikan Soal Pencemaran Laut Timor

24 Juli
20:15 2010
Pakar: Indonesia Wajib Buktikan Soal Pencemaran Laut Timor

Tumpahan Minyak

Kupang – Pengamat ekonomi Prof Dr Vincent Gaspersz berpendapat Pemerintah Indonesia harus mampu membuktikan adanya pencemaran minyak di Laut Timor sebelum mengajukan klaim ganti rugi kepada operator ladang minyak Montara, PTTEP Australasia.

“Bukti pencemaran ini sangat penting sebagai dasar untuk mengklaim ganti rugi kepada perusahaan patungan antara Australia dan Thailand itu,” kata Gaspersz yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang itu, Sabtu (24/7).

Gasperz menambahkan sangat wajar jika operator ladang minyak Montara, PTTEP Australasia menuntut Pemerintah Indonesia memberikan bukti pencemaran sebagai dasar untuk mengklaim ganti rugi, karena sampai sejauh ini Indonesia belum melakukan sebuah penyelidikan apapun terkait dengan pencemaran minyak di Laut Timor.

Pencemaran minyak mentah (crude oil) di Laut Timor itu akibat meledaknya sumur minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2010, namun baru dipersoalkan Pemerintah Indonesia ketika masalah itu sudah berlangsung hampir setahun.

Pemerintah Australia pada Desember 2009 menegaskan bahwa masalah tumpahan minyak di Laut Timor akibat meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat, ditangani secara terbuka dan transparan melalui pembentukan Komisi Penyelidikan.

Komisi tersebut bertugas khusus untuk memeriksa kejadian yang berkaitan dengan tumpahan minyak, termasuk penyebab, dampak dan upaya penanggulangannya.

Komisi Penyelidik yang dibentuk Pemerintah Australia itu sudah menyerahkan hasil penyelidikannya kepada pemerintahan negara itu di Canberra pada April 2010, namun sampai ini Canberra belum juga mengumumkan hasil investigasi tim penyelidik tersebut.

Menurut Gaspersz, meskipun komisi penyelidik bentukan pemerintah Australia ini telah melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada pemerintahan negara itu di Canberra, Indonesia juga harus melakukan hal yang sama.

“Dengan adanya penyelidikan inilah yang bisa dijadikan sebagai dasar gugatan atau tuntutan klaim ganti rugi kepada operator ladang minyak tersebut, PTTEP Australasia,” katanya.

“Kalau tidak ada penyelidikan, dari mana kita tahu bahwa wilayah perairan Indonesia tercemar. Mengajukan klaim ganti rugi harus ada dasarnya, bukan hanya sebatas berbicara. Ini yang mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah Indonesia,” tambahnya.(Ant)

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS