My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Nelayan Tradisional Berharap Pemerintah Tertibkan “Trawl”

07 November
22:01 2010

Nelayan Tradisional

Pesawaran – Sebagian nelayan di pesisir Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung mengharapkan pemerintah dapat menertibkan penggunaan “trawl” karena dapat mengurangi pendapatan nelayan tradisional.

“Penggunaan alat penangkapan ikan seperti trawl sangat merugikan kami para nelayan tradisional, karena alat tangkap ikan itu selain merusak ekosistem laut juga akan memutus mata rantai pertumbuhan ikan,” ujar Solihin (40) salah seorang nelayan yang tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Padangcermin, Kabupaten Pesawaran, Minggu (7/12).

Menurut Solihin, masih adanya jenis alat tanggap ikan trawl yang beroperasi di sekitar Perairan Pesawaran sangat merugikan nelayan, khususnya nelayan tradisional seperti pancing dan jaring.

“Seharusnya pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap maraknya penggunaan trawl di daerah ini, sehingga potensi laut dan hasil tangkapan ikan masih terjaga,” kata dia.

Solihin mengatakan, nelayan tradisional masih sangat membutuhkan hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, namun bila kapal menggunakan “trawl” terus beroperasi bagaimana mereka bisa meningkatkan penghasilan.

“Kalau pemerintah mengatakan tidak ada kapal pukat salah besar karena mereka memang tidak pernah mengawasi penggunaan alat tangkap itu, kita sering bertemu mereka di laut,” kata dia kepada AntaraNews.

Senada dengan nelayan lainnya di Kecamatan Punduhpidada, Rahmat, mengatakan, masih banyak kapal “trawl” atau pukat yang mencari ikan di perairan Pesawaran khususnya di Teluk Lampung.

“Penggunaan kapal trawl atau pukat seharusnya tidak diberikan izin untuk menangkap ikan, karena sebagian besar tangkapan mereka telah merusak ekosistem laut seperti terumbu karang yang merupakan tempat hidup ikan,” terang dia.

Ia berharap pemerintah khususnya Pemkab Pesawaran melalui instansi terkait dapat meningkatkan pengawasan dalam penggunaan alat tangkap ikan seperti itu.

“Padahal sejumlah alat tangkap `trawl` atau pukat harimau berkedok kapal pukat ikan maupun lemparan dasar tersebut jelas-jelas dilarang pemerintah tetapi masih saja ada yang mengoperasikannya,” kata dia.

Menurut dia, alat tangkap pukat jangan hanya ditertibkan saja, melainkan harus segera dimusnahkan sehingga tidak merugikan nelayan lainnya.

Ia juga mengatakan, berdasarkan Keppres 39 Thn 1980 dengan tegas penggunaan kapal trawl atau pukat tersebut dilarang keras karena dapat merusak ekosistem bawah laut, hingga kini Kepres itu belum dicabut meski ada UU perikanan baru No 45 Thn 2009.(Ant)

Tags
Share

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *