My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Nelayan Pati Sulit Peroleh Izin Berlayar

11 November
21:11 2014
Nelayan Pati Sulit Peroleh Izin Berlayar

Pati – Nelayan di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengalami kesulitan memperoleh izin berlayar karena syahbandar setempat menolak penerbitan izin baru atau perpanjangan.

Koordinator Serikat Nelayan Pati (Senepi) Daslan di Pati, Selasa, mengakui hingga kini nelayan belum mendapatkan izin berlayar, meskipun cuaca laut juga mendukung.

Ia menduga, hal itu terkait moratorium Kementerian Kelautan dan Perikanan yang baru.

“Pernyataan yang disampaikan menteri sebelumnya menyebutkan untuk menunda semua pengajuan izin baru maupun pepanjangan izin lama dalam melaut,” ujarnya.

Ternyata, hal itu juga diberlakukan di Kabupaten Pati yang pemilik kapalnya merupakan nelayan lokal. “Jika aturan tersebut diberlakukan untuk kapal asing, kenapa nalayan lokal juga terkena imbasnya,” ujarnya.

Ia berharap, syahbandar bisa menyikapinya dengan tepat terkait pernyataan Kementerian Kelautan tersebut.

“Jangan sampai pernyataan menteri di media masa beberapa waktu lalu, justru memunculkan polemik,” ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, sesuai Undang-undang nomor 17/2008 tentang Pelayaran dijelaskan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat izin berlayar (SIB) yang dikeluarkan syahbandar.

Kenyataannya, kata dia, 30-an pemilik kapal yang mengajukan izin justru ditolak.

Saat ini nelayan juga dihadapkan pada permasalahan bahan bakar karena persediaan BBM yang disediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) tidak disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Akibatnya, nelayan harus membeli ke SPBU dan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Permasalahan lain yang dihadapi nelayan, yakni terkait keselamatan ketika melaut. “Beberapa waktu lalu, sebanyak sembilan kapal dari Pati yang mengambil ikan di perairan Pulau Masalembo Jawa Timur juga sempat ditangkap karena dianggap melanggar peraturan mengambil ikan di wilayah setempat,” ujarnya.

Nelayan yang ditangkap, kata dia, diminta membayar denda sejumlah uang. Persoalan yang dihadapi nelayan tersebut, rencananya akan diadukan kepada DPRD maupun DPR RI agar semua permasalahan tersebut secepatnya bisa selesai.(Ant)

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS