My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Menteri Susi Siapkan Langkah Hukum Terhadap PME

 Breaking News
26 September
00:18 2015
Menteri Susi Siapkan Langkah Hukum Terhadap PME

Jakarta – Selain menghadapi gugatan praperadilan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mempersiapkan sejumlah langkah hukum terhadap PME, korporasi yang berpusat di Tiongkok, yang diduga terlibat dalam aktivitas pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia.

“Kami bekerja sama dengan Todung Mulya Lubis dalam mempersiapkan upaya hukum terhadap PME,” kata Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (17/9).

Susi memaparkan PME Ltd merupakan perusahaan perikanan yang didirikan di Cayman Island dan berkantor pusat di Tiongkok, serta sahamnya diperdagangkan di bursa Nasdaq, Amerika Serikat.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, PME memiliki hubungan kepemilikan, hubungan transaksi, dan hubungan manajerial dengan empat perusahan di Indonesia yang tergolong dalam perusahaan yang melakukan pelanggaran berat.

Susi menegaskan, KKP melakukan upaya hukum terhadap PME guna menghentikan distribusi ikan yang ditangkap secara ilegal.

Selain itu, ujar dia, KKP juga ingin menghentikan keuntungan perusahaan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan ilegal di kawasan perairan RI.

KKP, lanjutnya, juga ingin memastikan agar pelaku pencurian ikan tidak mendapatkan dana publik melalui bursa saham yang mereka ikuti.

Susi Pudjiastuti juga meminta aparat hukum menerapkan beragam undang-undang untuk menjerat pelaku pencurian ikan sebagai upaya mengatasi kejahatan tersebut di perairan Indonesia.

“Keterbatasan UU Perikanan perlu ditutupi dengan UU lain,” kata Susi dan menambahkan, beragam UU lainnya itu antara lain adalah UU Pelayaran, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tenaga Kerja, dan UU Kepabeanan.

Pendekatan dari beragam UU tersebut, ujar dia, adalah untuk mengoptimalkan penegakan hukum tidak hanya pencurian ikan tetapi tindak pidana lainnya yang terkait.

Selain itu, lanjutnya, hal tersebut juga penting untuk menjerat korporasi yang menjadi dalang, serta memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan lepas dari jeratan hukum. Hal tersebut, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, dinilai juga bakal dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pencurian ikan.

Menteri Susi juga mengungkapkan, berbagai upaya menyeluruh untuk penanganan kasus pencurian ikan antara lain penegakan hukum administrasi yaitu berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 15 perusahaan.

Penegakan hukum administrasi lainnya yang telah dilakukan KKP, lanjutnya, juga mencakup pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) terhadap 208 kapal penangkap ikan, dan pencabutan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) terhadap 26 kapal pengangkut ikan.

Sedangkan untuk penegakan hukum pidana, Menteri Susi mengemukakan pihaknya telah melakukan hal itu terhadap 18 perusahaan perikanan besar. Dengan berbagai langkah tersebut, Menteri Susi juga menegaskan bahwa “Negara tidak boleh kalah dengan pencuri ikan”.(AntaraNews.com)

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS