My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Menteri Susi: Gugatan Praperadilan Tidak Surutkan Indonesia Berantas Illegal Fishing

 Breaking News
26 September
00:16 2015
Menteri Susi: Gugatan Praperadilan Tidak Surutkan Indonesia Berantas Illegal Fishing

Jakarta – Gugatan praperadilan tidak akan menyurutkan semangat dan kerja keras Indonesia dalam memberantas illegal fishing sebagai kejahatan transnasional, demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Jakarta, Sabtu (26/9).

Menurut Susi sebelum menangkap Silver Sea asal Thailand, KKP melalui kapal pengawas perikanan Hiu Macan Tutul juga berhasil menangkap kapal perikanan asing berbendera Viet nam yang diduga telah menangkap 45 ton ikan secara ilegal.

“Ditangkap oleh Kapal Pengawas (KP) Perikanan Hiu Macan Tutul 002 saat melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal dengan muatan sebanyak 45 ton,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Asep Burhanudin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (15/9).

Asep memaparkan, kapal berbendera Viet nam dengan nomor KM. BV 9980 TS dan berbobot 85 gross tonnage (GT) itu ditangkap di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), sekitar Natuna, Kepulauan Riau, tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 08.05 WIB.

Ia juga menuturkan, kapal tersebut tertangkap tangan saat sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) tanpa dilengkapi dokumen-dokumen perizinan dari Pemerintah RI.

Selain itu, lanjutnya, kapal tersebut juga ditemukan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan merusak sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu pair trawl.

Kapal berbendera Viet nam itu untuk sementara diduga melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Sedangkan ancaman pidana penjara yang bisa dijatuhkan hakim paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti antara lain berupa satu unit kapal KM. BV 9980 TS, satu unit alat komunikasi radioa SSB, 1 (satu) unit alat navigasi GPS, satu unit kompas basah, dan 45.000 kg ikan campuran.

Selanjutnya, agar dapat diproses hukum lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, barang bukti beserta enam ABK WNA Vietnam dikawal ke Satuan Kerja PSDKP Natuna.

Asep menambahkan bahwa selama tahun 2015, Direktorat Jenderal PSDKP telah melakukan proses hukum terhadap 103 kapal perikanan pelaku illegal fishing.

Jumlah tersebut terdiri atas 55 kapal asing dan 48 kapal Indonesia. Dari sejumlah 55 kapal asing tersebut, sebanyak 36 kapal Vietnam, 8 kapal Filipina, 6 kapal Malaysia, dan 5 kapal Thailand.(AntaraNews.com)

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS