My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Menteri DKP Minta Pemprov se-Indonesia Hapus Retribusi Pelabuhan

02 Januari
13:16 2010
Menteri DKP Minta Pemprov se-Indonesia Hapus Retribusi Pelabuhan

Denpasar – Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia untuk menghapuskan retribusi atau pungutan di pelabuhan-pelabuhan kendati retribusi tersebut merupakan peningkatan pendapatan Asli daerah (PAD).

Rekomendasi ini disampaikan Fadel Muhhammad usai pemasangan stiker keanggotaan Komisi Tuna Samudra Hindia pada kapal penangkap Tuna di Pelabuhan Benoa, Sabtu (2/1) siang.

Kepada Indosmarin.com, Fadel Muhammad menyebutkan bahwa penghapusan retribusi tersebut bertujuan untuk membangkitkan potensi perikanan Indonesia. Adapun mekanisme penghapusan retribusi pelabuhan ini sudah berjalan mulai Desember dan paling lambat akhir januari sudah teraplikasi.

Fadel Muhammad menegaskan bagi provinsi yang menolak untuk melakukan penghapusan retribusi maka Departemen kelautan dan Perikanan akan melakukan pemotongan pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

”Sanksinya DAK kita kurangi, sedangkan bagi yang bersedia melaksanakan kita berikan DAK tambahan” ujar Fadel Muhammad.

Fadel Muhammad menyatakan kebijakan penghapusan retribusi pelabuhan ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan Menteri Perhubungan.(Mul)

Share

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS