My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

LSM Peringatkan Gubernur Bali Soal Investasi di Pesisir Bali

28 Agustus
16:03 2008
LSM Peringatkan Gubernur Bali Soal Investasi di Pesisir Bali

Gentry Amalo – indosmarin.com

Denpasar – Pelantikan Mangku Pastika sebagai Gubernur Bali ditengah berbagai permasalahan yang dihadapi Bali saat ini, membuat lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberikan peringatan keras, yang disampaikan dalam pernyataan sikapnya Kamis (28/8)

LSM yang terdiri dari PBHI Bali, WALHI Bali dan Sloka Institute memperingatkan Gubernur Bali yang baru meletakkan kepentingan rakyat Bali diatas kepentingan partai, tim sukses maupun kelompoknya. Hal ini mengingat semakin tidak berdayanya rakyat Bali ditengah arus investasi pariwisata yang berkolaborasi masif dengan elit penguasa lokal.

”Kita lihat bagaimana saat ini banyak rakyat yang menjadi korban pembangunan pariwisata. Hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari Gubernur yang baru,” ungkap I Wayan ”Gendo” Suardana, Ketua PBHI Bali.

Selain itu, Gendo juga menjelaskan bagaimana pembangunan pariwisata telah meminggirkan hak masyarakat lokal dari sumber daya alam dan ruang hidupnya. Misalnya, Masyarakat Pantai Geger yang saat ini tengah berjuang melawan pengerukan pasir dan Masyarakat Wongaya Betan melawan investor villa yang akan mengambil air bawah tanah.

Agung Wardana dari WALHI Bali menyatakan, ”Gubernur yang baru juga harus berani menindak tegas siapapun yang melanggar aturan tata ruang Bali yang saat ini marak terjadi, entah dia kader partai, tim sukses ataupun keluarga gubernur.”

Agung menambahkan ada banyak pekerjaan rumah yang saat ini menunggu di meja kerja gubernur, seperti Geothermal Bedugul, Villa Kelating, Villa TWA Hutan Dasong Buyan-Tamblingan, Hotel Padangbai dan kasus pelanggaran kesucian pura.

Proyek-proyek bermasalah biasanya timbul dari investasi yang tidak transparan dan menafikan partisipasi masyarakat. Arus informasi yang benar terhadap proyek juga jarang sekali didapatkan atau disosialisasikan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah provinsi dibawah kepemimpinan Mangku Pastika haruslah menjamin hak atas informasi publik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan(*)

Tags
Share

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS