My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Isu Penting WOC-CTI & Apa Sikap Indonesia?

14 Mei
15:36 2009
Isu Penting WOC-CTI & Apa Sikap Indonesia?

aliansi-manado6Oleh: Aliansi Manado*

Ada lima isu penting WOC-CTI menurut  Centre for Ocean Development  and Maritime Civilization Studies (COMMITs). Lima hal tersebut adalah Isu perdagangan karbon yang mendorong perluasan penetapan kawasan konservasi laut Indonesia, utang luar negeri untuk pemgembangan model Marine Protected Area, industri perikanan tuna, pergeserean isu penyebab kerusakan terumbu karang sebenarnya  dan juga illegal fishing

Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk hal-hal  tersebut?

Menyikapi pelaksanaan World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Inisiatives (CTI) di Menado tanggal 11 -15 Mei 2009, ada beberapa point penting  yang perlu dicermati secara serius yakni:

  1. Mencuatnya isu perdagangan karbon melalui lautan termasuk terumbu karang sehingga Indonesia mentargetkan kawasan konservasi 10 juta hektar tahun 2010 dan 20 juta hektar tahun 2020
  2. Utang luar negeri yang digelontorkan Negara-negara maju atas nama pengembangan kawasan konservasi model Marine Protected Area (MPA) dan pemberdayaan masyarakat melalui Mata Pencaharian Alternatif (MPA). Padahal, di Alor masyarakat sudah menolak perairannya ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang luasnya mencapai 4 juta ha.
  3. Perikanan Tuna yang sebenarnya kurang berhubungan dengan masalah terumbu karang. Mengapa? Ikan Tuna adalah jenis ikan Migratory Species bukan yang menetap di kawasan Terumbu karang. Alasan yang dipakai adalah penangkapan tuna setelah dihitung dengan metode Carbon Footprint hasilnya dalam operasi penangkapan tuna  1 kg tuna setara dengan memproduksi 0,25-0,30 kg emisi CO2. Padahal, hemat saya motifnya adalah ekonomi karena pantai selatan Jawa, NTB dan Bali merupakan daerah fishing ground-nya (untuk bertelur dan berkembang biak) terutama Tuna Sirip Biru (Southern Blue Fin Tuna) dan Tuna Sirip Kuning (Yellow fin tuna) di perairan Laut Banda yang semuanya masuk kawasan CTI.
  4. Pergeseran isu penyebab kerusakan terumbu karang. Penyebab kerusakan terumbu karang selama ini adalah penggunaan alat tangkap destruktif yang selalu dijadikan tertuduh adalah nelayan tradisional. Padahal, perusahaan multinasional yang beroperasi di kawasan CTI yang membuang limbah minyak, tailing ke laut yang pasti lebih parah mematikan terumbu karang dan juga biota laut (ikan dll) tak pernah terusik. Harus diketaui 70 % perusahaan MIGAS beroperasi di perairan lepas pantai (off shore) dan juga pertambangan mineral yang besar beroperasi di perairan pesisir (coastal water). Ekosistem terumbu karang, padang lamun, rumput laut semuanya hidup di perairan pesisir ini. Bukankah akibat pembuangan limbah itu menghancurkan itu semua? Mengapa? Karena akibat pembuangan limbah menyebabkan suhu air laut meningkat, sehingga mematikan sumberdaya tersebut.
  5. Illegal fishing, unreported dan unregulated yang terjadi di perairan Indonesia terutama kawasan CTI. Misalnya, unregulaled fishing di Kepulauan Raja Ampat yang berhasl dihitung Bailey (2007) dari jenis ikan kecil Anchovy mencapai US$ 1,6 juta per tahunnya. Masalahnya apakah pemerintah Indonesia akan mau meminta & menekan negara – negara yang kerap mencuri ikan di perairan Indonesia seperti Thailand, Korea, China, Filipina, Taiwan untuk menghentikan aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia di forum WOC?

Oleh karena itu kami memandang Pemerintah Indonesia tak hanya melakukan acara seremonial semata melalui ”Manado Ocean Declaration (MOD) di Forum WOC. Melainkan, harus ada tindaklanjutnya, sehingga WOC & CTI ini bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Indonesia perlu melakukan beberapa hal yaitu:

  1. Menolak utang luar negeri yang diusung lewat program konservasi, dan pengentasan kemiskinan yang sebetulnya justru memiskinan dan menggusur posisi nelayan tradisional. Mengapa? Seharusnya bangsa ini lebih mengedepankan tradisi/kearifan lokal dalam melestarikan sumberdaya kelautan misalnya Sasi (Maluku), Manee, Seke (Sulut), rompong (Sulsel) dan Gamson (Papua), tanpa adanya intervensi pihak luar/negara maju. Pola – pola itu sudah membuktikan secara turun temurun mampu melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan. Jadi, tak perlu harus membutuhkan utang luar negeri dengan menggusur dan memiskinkan nelayan tradisional.
  2. Menolak Skema perdagangan karbon yang bersumber dari lautan karena sampai kini belum ada kepastian penelitian ilmiah yang menetapkan posisi lautan Indonesia yang terletak di wilayah ”tropis”, apakah sebagai penyerap karbon (Carbon sink) ataukah sebagai pelepas karbon (Carbon sources). Justru hasil penelitian di selat Makassar, selatan Lombok, Laut Jawa dan barat Sumatera dengan melihat tiga variabel yang mempengaruhi penyerapan karbon yaitu (i) tekanan parsial CO2 (pCO2), (ii) suhu permukaan laut dan (iii) karbon anorganik (Disolved inorganic carbon) terlarut ternyata hasilnya perairan itu lebih berperan sebagai pelepas karbon (carbon sources). Mungkinkah Indonesia mampu meminta negara – negara seperti USA, China dan Australia untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya dengan menandatangani Protocol Kyoto dan tak hanya membebankan ke negara berkembang (khususnya CT- 6) dengan imbalan ”utang luar negeri”?
  3. Meminta perusahaan Multinasional yang mengekploitasi MIGAS dan pertambangan mineral untuk menghentikan pembuangan limbahnya ke laut Indonesia. Mengapa? Jika mereka menggunakan asumsi adanya ”lapisan thermocline” (lapisan yang mampu menahan limbah apabila di buang di bawahnya), maka bisa menyesatkan karena daerah tropis memiliki dinamikan oseanografi (arus, gelombang, upwilling) dan iklim (musim hujan dan kemarau) sehingga keberadaan lapisan ini tak stabil di daerah tropis. Makanya, kasus Teluk Buyat contoh ”kegagalan” yang menggunakan teori ini. Amat berbeda dengan perairan laut utara (yang letaknya di daerah kutub) yang lapisan ini (menyerupai ”susu” tebalnya mencapai 1 meter dan kondisinya stabil sepanjang tahun sehingga dahulu Uni Soviet membuang limbah nuklirnya pada kedalaman 1000 meter. Biasanya di laut utara lapisan ini berada pada kedalaman 200 meter , 300 meter  sampai 1000 meter .
  4. Pemerintah Indonesia harus memastikan dulu lautnya yang luasnya 5,8 juta km2,apakah sebagai carbon sink atau carbon sources. Kalau ternyata sebagai pelepas karbon, konsekuensinya Indonesia harus membayar biaya emisi karbon. Bukankah hal ini menjebak sekaligus merugikan Indonesia Indonesia sendiri?(*)

*

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS