My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

Ilmuwan GOPD Keluarkan Pernyataan Bersama

14 Mei
02:06 2009
Ilmuwan GOPD Keluarkan Pernyataan Bersama

logo-woc7Manado – Sekitar 400 pakar kelautan dan lingkungan dari 24 negara yang tergabung dalam Global Ocean Policy Day (GOPD), mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang mendesak para pemimpin dunia untuk memberikan perhatian dan kerja sama menghadapi ancaman-ancaman yang melanda Samudera Pasifik.

“Ini adalah untuk pertama kalinya para ilmuwan bersatu suara untuk menyatakan pentingnya memperhatikan krisis lingkungan yang dihadapi di lautan pasifik,” kata Meg Caldwell, Direktur Eksekutif Center for Ocean Sollution kepada pers usai pertemuan GOPD World Ocean Conference (WOC) di Manado, Rabu (14/5).

“Komunitas ilmuwan mendesak pemerintah untuk memberikan respon sekarang secara dan bersama-sama terhadap ancaman ini sebelum dampaknya berkembang lebih cepat dari yang mampu direspon,” ujarnya.

Menurut Caldwell, saat ini polutan organik dari limbah, larutan pupuk, limbah beracun, dan tumpahan minyak telah mencemari Samudera Pasifik serta berpotensi mengubah struktur ekosistem dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada manusia.

Habitat laut yang produktif juga telah rusak akibat praktik penangkapan ikan yang buruk, penggunaan lahan pertanian yang tidak tepat, pengembangan daerah pantai yang tidak tepat dan ulah industri pembuang limbah cair.

Pemanfaatan sumber daya laut secara tidak bijak juga telah mengurangi stok ikan di seluruh kawasan pasifik, menurunkan hasil tangkapan ikan dan mengganggu keragaman sumber daya hayati laut.

Perubahan iklim pun telah menunjukkan dampak yang jelas pada pemanasan suhu air laut serta perubahan sirkulasi laut dan pola penguapan air laut.

“Saat kehidupan laut mengalami banyak tekanan seperti polusi, kerusakan habitat, penangkapan berlebih, perubahan iklim dan yang lainnya, populasi spesies yang secara ekologi dan ekonomi penting akan musnah,” kata Meg Caldwell.

Jika hal itu terjadi di Samudera Pasifik maka dampaknya akan sangat luas mengingat samudera ini merupakan lautan terluas di bumi, mewakili separuh dari luas lautan dunia dan mendukung kehidupan ratusan juta penduduk.

Menurut para ilmuwan itu, masalah ancaman di Samudera Pasifik ini antara lain bisa dipecahkan dengan menjadikan pemeliharaan kesehatan ekosistem sebagai dasar pembangunan ekonomi, menjadikan mitigasi perubahan iklim sebagai tugas komunitas global, dan mengadopsi strategi adaptasi berlanjut untuk ekosistem dan komunitas manusia untuk menghadapi perubahan iklim.

Penyelenggaraan hari ke-3 WOC di Grand Kawanua Convention Center Rabu didominasi oleh forum ilmiah GOPD yang dibuka Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi.

Sidang yang berlangsung sejak pukul 09.00 sampai 17.00 Wita itu dipimpin oleh Koordinator the Global Forum on Oceans, Coast and Islands Biliana Cicin-Sain.

Selain menekankan pentingnya perhatian para pemimpin dunia terhadap penyelamatan laut, Cicin-Sain menyampaikan penghargaan yang tinggi atas keramahtamahan masyarakat Kota Manado, sebuah kota yang ia sebut sebagai pusat biodiversifitas laut dunia dan “the land of smiling people” (tanah orang-orang yang slelau tersenyum)

Workshop OANA
Sementara para pakar GOPD bersimposium, para wartawan dari Organisasi Kantor Berita Negara-negara Asia Pasifik (OANA) bertemu dalam sebuah workshop yang dibuka Gubernur Sulut, SH. Sarundayang.

Presiden OANA Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf meminta media untuk lebih mengangkat masalah lingkungan dalam agenda pemberitaannya karena masa depan Asia dan Pasifik bukan hanya bergantung pada para pemimpin tetapi juga wartawannya.

“Tugas kita sebagai wartawan dan redaktur adalah memberikan informasi kepada publik mengenai isu-isu kritis yang terkait dengan lingkungan hidup, seperti pembangunan yang tak terkendalikan, kemiskinan dan pertumbuhan penduduk yang meledak,” katanya.

Lokakarya yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Sinyo H Sarundajang itu juga menghadirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menteri Lingkungan Hidup Dr. Rachmat Witoelar, dan ahli lingkungan hidup UNESCO, Robert Lee sebagai pembicara.

Anggota OANA yang hadir pada acara yang bertepatan dengan penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (WOC) tersebut antara lain Kyodo (Jepang),  Bernama (Malaysia), Irna (Iran), Qatar News Agency (Qatar), Yonhap (Korea), Xinhua (China), dan ANTARA (Indonesia) sebagai tuan rumah.

Menurut Mukhlis, pembangunan, kemiskinan, dan ledakan penduduk merupakan biang utama kerusakan linkungan di darat, laut dan udara, dan sumber daya alam seperti hutan dan kawasan maritim yang pada gilirannya menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.

“Sangat penting peran media untuk menciptakan kesadaran publik untuk mencintai dan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu media semestinya lebih mengangkat isu mengenai kerusakan lingkungan,” katanya.

OANA adalah organisasi kantor-kantor berita Asia Pasifik yang dibentuk pada 22 Desember 1961 di Bangkok, Thailand, atas inisiatif UNESCO dalam rangka pertukaran berita secara langsung dan bebas antara kantor-kantor berita di kawasan tersebut yang dihuni oleh lebih dari separuh penduduk dunia.

Ditinjau Presiden
Konferensi Kelautan Dunia (WOC) dan Pertemuan puncak Kawasan Segitiga Terumbu Karang (CTI Summit) di Manado ini akan mencapai puncak pada dua hari terakhir yakni Kamis dan Jumat (14-15 Mei), dimana pertemuan-pertemuan akan menghadirkan sejumlah kepala Negara/kepala pemerintahan.

Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Rabu petang, meninjau persiapan pelaksanaan WOC dan CTI Sumit itu di Grand Kawanua Convention Center (GKCC) dengan didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi selaku Ketua Pannas WOC ini.

Sebelum melakukan peninjauan, Presiden terlebih dahulu meresmikan GKCC dan melakukan penanaman pohon di halaman GKCC dengan didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono dan memberikan pengarahan kepada Panitia WOC.

Sejumlah menteri tampak hadir seperti Mendagri, Menlu, Menhut, Meneg Kominfo, Menhub, Menteri Budpar, Meneg LH, Panglima TNI dan Gubernur Sulut.

Sementara itu, sejumlah LSM di bidang lingkungan seperti Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Koalisi Anti Utang (KAU), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) kembali menyerukan agar WOC yang akan menghasilkan Manado Ocean Declaration (MOD) mengeluarkan keputusan yang melindungi hak-hak nelayan.

Hak-hak nelayan dan perairan tangkap tradisional seperti yang diisyaratkan pada partikel 51 hukum laut internasional (unclose 82), harus mendapat perhatian tersendiri bagi negara, kata Riza Damanik dari LSM Kiara.

Selain perlindungan terhadap nelayan, beberapa prinsip yang dituangkan pada MOD harus benar-benar diimplementasikan seperti mengarusutamakan hukum laut internasional 1982 sebagai dasar penghormatan atas kedaulatan negara kepulauan.

MOD juga harus mendesak negara-negara industri menurunkan produksi emisi karbon ke atmosfer, mencegah krisis pangan melalui penghentian praktek pencurian ikan dan pencemaran laut serta tidak menggunakan pendekatan pasar – carbon offset seperti REDD (hutan), dalam menyelesaikan masalah iklim laut.(Ant)

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS