My title page contents

Majalah Diving dan Kelautan Indonesia

DKP Segera Restrukturisasi Armada Perikanan Nasional

30 November
01:05 2009
DKP Segera Restrukturisasi Armada Perikanan Nasional

logo_dkp1Medan – Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) segera melakukan restrukturisasi armada perikanan tangkap untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Menurut Dirjen Perikanan Tangkap DKP, Dedy Sutisna, di Medan, Minggu (29/11), mengatakan restrukturisasi armada perikanan tangkap untuk mengurangi kepadatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Langkah tersebut diambil, lanjut Dedy, agar armada kapal perikanan nasional mampu memanfaatkan sumber daya ikan (SDI) di laut lepas, melalui rasionalisasi, nasionalisasi dan modernisasi dengan harapan dapat mendorong nelayan untuk dapat melakukan penangkapan di ZEE.

Kondisi tersebut, lanjut Dedy, membutuhkan pengembangan infrastruktur pelabuhan berstandar internasional dengan armada penangkapan lebih besar dari 30 Gross Ton (GT).

Guna menunjang itu semua, ia mengatakan dibutuhkan pelabuhan yang selain berfungsi sebagai tempat sandar kapal juga harus memiliki fungsi strategis lain, agar mempunyai dampak pengganda (multiplier effects) bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kata lain, ia mengatakan pembangunan pelabuhan perikanan dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan data statistik tahun 2007 – 2008, produksi perikanan tangkap di laut meningkat 2,71 persen dari 4,73 juta ton tahun 2007 meningkat menjadi 4,86 juta ton pada tahun 2008.

Jumlah kapal penangkapan ikan segala ukuran pada tahun 2007 sebanyak 590.314 sedangkan pada tahun 2008 menjadi 590.380 atau meningkat 0,01 persen.

Pada tahun 2007, jumlah nelayan perikanan tangkap di laut 2,75 juta jiwa dan 2,77 juta jiwa pada tahun 2008 atau meningkat 0,8 persen.

Dalam rangka memacu terwujudnya pengembangan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad pada hari Senin (30/11) melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Sumatra Utara untuk membuka rapat kerja teknis pelabuhan perikanan.

Selanjutnya Menteri akan melakukan peninjauan ke fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan dan pelepasan ekspor ikan nila di PPS Belawan.(Ant)

0 Komentar

Tidak ada Komentar!

Jadilah orang pertama yang memberi komentar.

Beri Komentar

Beri Komentar

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Subscribe via RSS