Jakarta – Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen pada Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi industri pelayaran membuat produk tersebut menjadi tidak kompetitif.
Direktur Puskepi Sofyano Zakaria di Jakarta, Selasa (3/3), mengatakan bahwa pajak telah menjadikan produk BBM nonsubsidi menjadi lebih mahal jika dibandingkan produk sejenis di Singapura.
Jakarta – Menyusul diberlakukannya perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara ASEAN dan China diawal tahun ini. Sedikitnya empat kapal yang mengangkut komoditas impor asal China membongkar muatannya di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Senin (18/1).
Menurut juru bicara Pelabuhan Tanjung Priok, Hambar Wiyadi, keempat kapal pengangkut produk China yang sandar di Tanjung Priok itu adalah [...]
Surabaya – Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengeluhkan sikap diskriminatif pihak pengelola pelabuhan di Indonesia terhadap produk perikanan dan kelautan yang akan diekspor.
“Pelabuahn di Indonesia sangat tidak adil terhadap produk basah. Kalau produk industri basah, seperti perikanan ini mereka memprosesnya lebih lama,” katanya di Surabaya, Senin (18/1).
Join the forum discussion on this post [...]
Jakarta – Pemerintah menargetkan produksi lima komoditas perikanan budidaya, yakni rumput laut, lele, patin, bandeng dan kerapu mampu menjadi yang terbesar di dunia pada 2014.
Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Made L Nurjana di Jakarta, Jumat (8/1) mengatakan, komoditas tersebut sangat berpeluang untuk ditingkatkan mengingat potensi lahan yang tersedia sangat besar.
Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membangun pelabuhan perikanan bertaraf internasional di Bali. Pembangunan pelabuhan perikanan internasional ini dimaksudkan guna memenuhi syarat ekspor ikan ke pasar internasional.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali I Gusti Putu Nuriartha kepada Indosmarin.com
Denpasar – Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad memutuskan akan melakukan peninjauan ulang kepemilikan kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Hal ini akan dilakukan terhadap kapal-kapal yang dicurigai milik orang asing tetapi mengatasnamakan orang Indonesia.
Demikian disampaikan Fadel Muhammad saat ditemui Indosmarin.com
Denpasar – Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia untuk menghapuskan retribusi atau pungutan di pelabuhan-pelabuhan kendati retribusi tersebut merupakan peningkatan pendapatan Asli daerah (PAD).
Rekomendasi ini disampaikan Fadel Muhhammad usai pemasangan stiker keanggotaan Komisi Tuna Samudra Hindia pada kapal penangkap Tuna di Pelabuhan Benoa, Sabtu (2/1) siang.
Powered by Max Banner Ads
More from this category
- PPN BBM Pelayaran Sebabkan Produk Pelayaran Menjadi Tidak Kompetitif
- Empat Kapal China Masuki Tanjung Priok
- Menteri Kelautan Keluhkan Sikap Diskriminasi Pelabuhan
- Lima Komoditas Perikanan Ditargetkan Terbesar Dunia
- Bali Usulkan Bangun Pelabuhan Perikanan Internasional
- DKP Akan Segera Tertibkan Kapal Ikan Asing
- Menteri DKP Minta Pemprov se-Indonesia Hapus Retribusi Pelabuhan
- Banyak Pulau Luar Nias Dimiliki Asing
- DKP Segera Restrukturisasi Armada Perikanan Nasional
- Tuna Morotai Tembus Pasar China dan Jepang
- Archive for 'Bisnis' »
